Bencana banjir dan longsor yang terjadi November 2025 lalu telah meninggalkan dampak pada infrastruktur, permukiman, tempat usaha yang memberikan pukulan serius terhadap aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.
Khusus terhadap dampak bencana kepada areal pertanian terdata total 1.263,4 Ha Lawah sawah yang rusak, dengan rincian 446 Ha Rusak Ringan, 238,25 Ha Rusak Sedang, 450,7 Ha Rusak berat dan 100,5 Ha Lahan sawah yang hilang akibat terbawa arus sungai sehingga saat ini posisi lahan sawah tersebut sudah berada di dalam badan sungai yang tercatat dalam jitupasna dan tertuang dalam R3P yang direncanakan pemulihan dalam 3 tahun ke depan mengingat beragamnya dampak bencana yang dialami masing-masing areal pertanian.
Hingga Oktober 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana yang difokuskan pada sawah rusak ringan (endapan sedimen tidak lebih dari 30cm dengan luasan manfaat minimal 10 Ha) dan rusak sedang (endapan sedimen 30cm-60cm atau di bawah 1m dengan kategori sedimen tertentu serta lebih dari 5 Ha). Kegiatan ini bersumber dari Dana Perbantuan APBN 2026 dengan swakelola tipe 4 yaitu dilaksanakan langsung oleh kelompok tani dengan pengawasan oleh pihak yang ditentukan dalam SK Tim.
“Kami sangat bersyukur dengan kegiatan OPLA bencana pada kelompok tani kami, lahan yang semula terendam banjir tertutup pasir telah ditanami kembali dan irigasi kami yang dulunya tanah sekarang telah permanen sehingga air untuk sawah kami selalu tersedia” ujar Pak Syamsuir Buyung Ketua Kelompok Tani Bukit Barisan Lubuk Alung yang sawahnya terdampak seluas 35,30 Ha. Rasa haru juga disampaikan oleh Pak Martoni Ketua Kelompok Tani Sepakat Sintuk Toboh Gadang “Alhamdulillah sawah kami yang dulunya tertutup lumpur sampai ketinggian 80cm telah kembali di olah dan telah panen dengan hasil yang lebih daripada sebelumnya” ujar beliau.
Ditempat terpisah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Irawati Febriani, SP, M.Si menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta stakeholder terkait terus berupaya melakukan pemulihan pasca bencana melalui koordinasi intens kepada pemerintahan Provinsi dan Pusat karena masih ada lahan pertanian yang belum bisa dilakukan pemulihan seperti lahan yang rusak berat dan hilang. “Tidak ada alasan keterbatasan, sulitnya medan, cuaca yang terkadang masih rawan, kami tetap melakukan upaya yang terbaik demi petani dan pertanian Padang Pariaman” tambahnya (DistanKpers, 2026).
